Analisis Kualitas Belanja Daerah
Oleh: Ryan Imanur Satya
12 May 2022
Kondisi kemiskinan di Indonesia secara nasional terus menurun, akan tetapi tidak diikuti oleh beberapa provinsi di Indonesia justru meningkat dari tahun sebelumnya. Dalam pengentasan kemiskinan, pemerintah harus memprioritaskan alokasi anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Mengalokasikan anggaran yang bermanfaat bagi masyarakat miskin atau yang disebut pro-poor budgeting. Belanja pemerintahan di pusat dan di daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Akitivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi perlindungan sosial, penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, dan lain-lain. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan adalah belanja negara, belanja modal, dan belanja daerah. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Auditor pemerintah juga memberi perhatian lebih pada audit atas belanja karena pada kenyataannya sebagian besar kebocoran APBN terletak pada pelaksanaan belanja.